Berita penculikan prof Subur oleh BIN kali ini benar-benar membuat kita terkejut. Masihkah ada model kayak gini di negeri tercinta ini. Akankah kasus kriminalisasi yang menimpa Antasari dan Susno Duaji akan berlanjut di bawah rezim SBY...? . Benar tidaknya berita ini silahkan simak artikel berikut yang saya kutip dari pesatnew.com :
Kepala BIN Harus Jujur Soal ''Penculikan'' Prof Subur
JAKARTA, PESATNEWS - Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen TNI Marciano Norman harus bersikap jujur dan terbuka kepada masyarakat terkait berita penangkapan atau penculikan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Prof Subur Budhisantoso yang sekarang konon berseberangan dengan Presiden SBY.
"Di tengah isu kebohongan Presiden SBY tentang Bunda Putri, membuat publik menjadi tidak yakin kepada orang-orang SBY, termasuk Ketua DPR Marzuki Alie yang berupaya membantah berita penculikan/penangkapan Subur," kata Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M Massardi, Minggu (20/10/2013).
Makanya, tegas Adhie, Kepala BIN diminta jujur dan terbuka terkait kasus ini. "Jangan mengeluarkan pernyataan yang malah memperkeruh suasana dengan bantahan yang kurang meyakinkan masyarakat," tandas Mantan Jurubicara Presiden era Gus Dur ini.
Sebelumnya, Jurubicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha tidak menjawab pertanyaan publik bahwa apakah benar Prof Subur “diculik” BIN atau tidak. Julian hanya mengatakan bahwa Prof Subur baik-baik saja. Tidak tegas mengatakan bahwa Prof Subur tidak diculik. "Presiden sudah melakukan croschek kepada Pak Subur dan BIN.
Dan ternyata Pak Subur baik-baik saja," ujar Julian Pasha, Sabtu (19/9).
Kepala BIN Letjen TNI Marciano Norman juga membantah telah “mengamankan” Prof Subur yang akan menjadi pembicara dalam diskusi yang digelar Anas tersebut. "Saya selaku kepala BIN bertanggung jawab, tidak akan ada tindakan-tindakan seperti yang dikabarkan itu," bantah Marciano, Sabtu (19/10/2013).
Mantan Komandan Paspampres ini pun meminta agar pihak yang menyebarkan informasi mengenai penjemputan Prof Subur oleh BIN untuk bertanggung jawab. "Kelompok manapun yang mencoba mengaitkan BIN dengan langkah seperti itu, itu adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab. Seolah-olah terjadi tindakan yang tidak berpihak kepada rakyat," ujar Kepala BIN.
Sebagaimana dikabarkan, mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Prof Subur Budisantoso dijemput (diecah) di rumahnya oleh oknum Badan Intelijen Negara (BIN) ketika akan menjadi nara sumber dalam Dialog Pergerakan di kediaman Anas Urbaningrum, Jalan Duren Sawit, Jakarta, Jumat (18/10).
Kabar penjemputan Prof Subur oleh pihak BIN tesebut diungkapkan seorang pengurus Pergerakan Perhimpunan Indonesia (PPI) yang menjadi moderator dalam diskusi yang digelar Anas Urbaningrum, mantan ketua umum Partai Demokrat yang kini menjadi 'musuh politik' Presiden SBY.
Bahkan, penjelasan ‘penculikan’ oleh oknum BIN tersebut dimuat dalam jejaring video Youtube.
Dijadwalkan yang menjadi pembicara dalam diskusi yang bertema 'Dinasti Versus Meritokrasi Politik' tersebut adalah Anas Urbaningrum, Chusnul Mariyah dan Prof Subur Budisantoso. Namun Subur tidak hadir karena kabarnya ‘diamankan’ oleh BIN.
Terhadap dugaan tindakan BIN yang meniru rezim orde baru ini, politisi Partai Demokrat I Gede Pasek Suardika yang juga ‘loyalis’ Anas, menilai jika benar ada penjemputan yang dilakukan oleh oknum BIN tersebut, adalah kelakuan norak dan katrok.
"Saya kira ini kerjaan oknum BIN, oknum yang menganut mazhab katrok-isme, ini orang-orang katrok yang nggak tahu aturan," kata Pasek, Sabtu (19/10).
Pasek menambahkan, penjemputan Prof Subur sama seperti yang beredar di Youtube, bahwa mantan ketua umum Partai Demokrat itu dijemput dan dibawa ke markas BIN Kalibata.
Namun Pasek mengaku tidak ikut saat panitia mencoba menjemput kembali Subur di Kantor BIN tersebut.
"Kita samperin ke sana nggak dikasih. Saya nggak ikut ke Kalibata. Kalau saya ikut, pasti saya masuk dan saya cari. Apa haknya ngelarang-ngelarang orang ikut diskusi?" paparnya.
Pasek menyesalkan jika benar tindakan yang dilakukan BIN terhadap Prof Subur saat akan menjadi pembicara di diskusi PPI yang digelar Anas Urbaningrum. Menurutnya, tindakan tersebut harus dipertanggungjawabkan karena bertentangan dengan kebebasan berpendapat dan berekspresi yang dijamin UUD. "Pelakunya harus diberi sanksi tegas. Harus segera klarifikasi ke publik," tegas Anggota Komisi Hukum DPR ini.
Di pihak lain, Kepala BIN Letjen TNI Marciano Norman membantah telah “mengamankan” Prof Subur yang akan menjadi pembicara dalam diskusi yang digelar Anas tersebut. "Saya selaku kepala BIN bertanggung jawab, tidak akan ada tindakan-tindakan seperti yang dikabarkan itu," bantah Marciano, Sabtu (19/10/2013).
Mantan Komandan Paspampres ini pun meminta agar pihak yang menyebarkan informasi mengenai penjemputan Prof Subur oleh BIN untuk bertanggung jawab. "Kelompok manapun yang mencoba mengaitkan BIN dengan langkah seperti itu, itu adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab. Seolah-olah terjadi tindakan yang tidak berpihak kepada rakyat," ujar Kepala BIN.
No comments:
Post a Comment